Bimbingan Teknis Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dirjen HKI

Cikopo -  Sekretaris Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI, Bambang Iriana Djajaatmadja S.H.,LLM dalam sambutannya pada acara Bimtek Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Bimtek SAKIP) yang berlangsung sejak tanggal 7 – 9 September 2011 di Cikopo,

Cisarua Bogor menyadari bahwa kurangnya komitmen terhadap akuntabilitas selama ini, merupakan kelemahan kita. Akuntabilitas merupakan perwujudan dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Karena itulah, Sistem Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) lahir sebagai upaya untuk meneguhkan komitmen pemerintah dalam proses penyelenggaran Negara yang baik (good governance).

Penyelenggaraan acara Bimtek tersebut dimaksud untuk memberikan pemahaman kepada para pejabat struktural Direktorat Jenderal HKI megenai konsep akuntabilitas, perencanaan strategis, perencanaan kinerja, penetapan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, analisis kinerja, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah sebagai media pertanggung jawaban instansi pemerintah dalam menjalankan tupoksinya.

Sekretaris Direktorat Jenderal HKI juga menambahkan bahwa, terbitnya INPRES No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tupoksinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan pada suatu rencana strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Sehingga melalui akuntabilitas kinerja akan dapat dinilai kinerja instansi pemerintah baik dalam jangka pendek (tahunan) maupun dalam kaitan tujuan jangka panjang.

Bimtek SAKIP Ditjen HKI diikuti oleh para pejabat eselon II dan wakil-wakil dari masing-masing unit eselon II sebanyak 2 (dua) orang dari Sekretariat, Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Direktorat Paten, Direktorat Merek, Direktorat Kerjasama dan Promosi, Direktorat Teknologi Informasi dan Direktorat Penyidikan. Dengan moderator acara, Junarlis, SH., M.Si., Kepala Bagian Program dan Pelaporan serta menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Mengawali materi yang akan disampaikan, Yusuf Ateh, Ak., MBA., Deputi Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PAN dan RB setuju dengan isi sambutan yang disampaikan oleh Sesditjen HKI diawal. Akuntabilitas yang selama ini berjalan adalah akuntabilitas hanya dengan melihat terserapnya anggaran yang ada dan keluaran (output), itu sudah tidak jamannya lagi, saat ini yang harus dipertanggungjawabkan adalah hasil (outcome) dari setiap program. Sudah sewajibnya setiap program yang dibuat oleh setiap instansi manapun termasuk Ditjen HKI untuk melihat hasilnya (outcome) terlebih dahulu, baru menentukan program kegiatan yang tepat, tambah Yusuf.

Dalam menyusun rencana stratejik sebuah instansi harus berorientasi kepada hasil (outcome). Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat sebuah program, yaitu: 1. Clarity about objectives (outcomes)  2. Link between objectives and means (Outputs, inputs and processes) 3. Information on results (Performance indicators) dan yang terakhir baru Target for results, jelas Yusuf.

Drs. Agus Uji Hantara, Ak., ME. sebagai pemberi materi Perencanaan Kinerja dalam sesi berikutnya menambahkanan bahwa, dalam penyusunan Renstra, minimal juga harus memuat secara jelas arah masa depan yang hendak dituju (where do we want to be?) (Visi, Tujuan dan Sasaran); Renstra juga harus mempertimbangkan kondisi saat ini (where are we now?) (Nilai-nilai luhur, SWOT analysis dan Misi Organisasi); Memuat cara-cara mencapai tujuan dan sasaran (how to get there?) (Kebijakan, Program); Memuat ukuran keberhasilan (how do we measure our progress) (Indikator kinerja).

Dengan penyelenggaraan acara ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi pejabat struktural dalam penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja instansi pemerintah dalam rangka mewujudkan good governance. (Humas HKI, Sn)