Surat Edaran Tentang Rujukan Gawat Darurat Dan Terencana Bagi Narapidana/Tahanan

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

       Kepala Divisi Pemasyarakatan

       Kepala Lapas/Rutan/Cabang Rutan

SURAT EDARAN

NOMOR : PAS-301.PK.01.07.01 TAHUN 2015

TENTANG

RUJUKAN GAWAT DARURAT DAN TERENCANA BAGI NARAPIDANA/TAHANAN

1. Umum. Pelaksanaan rujukan narapidana/Tahanan sakit untuk ke luar Lapas/Rutan/Cabang Rutan, baik rujukan gawat darurat maupun terencana saat ini masih sering menjadi masalah. Maka, untuk menghindari atau mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam proses pelayanan kesehatan rujukan bagi Narapidana/Tahanan sakit ke luar Lapas/Rutan/Cabang Rutan.
2. Maksud dan Tujuan. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan rujukan Narapidana/Tahanan sakit di Lapas/Rutan/Cabang Rutan
3. Ruang Lingkup. Mekanisme pelaksanaan rujukan  Narapidana/Tahanan sakit di Lapas/Rutan/Cabang Rutan
4. Dasar

• Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana;
• Undang-Undang R.I Nomor 27 Tahun 1983 tentang penjelasan KUHAP;
• Undang-Undang R.I Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
• Undang-Undang R.I Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
• Undang-Undang R.I Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik kedokteran;
• Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
• Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
• Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1966 Tentang Rahasia Kedokteran;
• Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP;
• Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;
• Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 028/ MENKES/PER/I/2011 tentang Klinik. 

Untuk melakukan hal-hal sebagai berikut

1. Dalam pelaksanaan rujukan Narapidana/Tahanan sakit di Lapas/Rutan mengacu pada alur dan kriteria Rujukan terlampir.
2. Melaporkannya ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan cq. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan narapidana dan Tahanan setiap 3 (tiga) bulan dengan format laporan terlampir.

Untuk lengkapnya silahkan mendownload surat Edaran dan MoU melaui link dibawah ini

• Download Surat Edaran Nomor : PAS-301.PK.01.07.01 Tahun 2015
• Download Memorandum Of Understanding (MoU) antara Kemenkumham dan Kemenkes