Showing posts with label Produk Kepegawaian. Show all posts
Showing posts with label Produk Kepegawaian. Show all posts

15 December 2016

SK Mutasi 723 Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Divisipassulteng, - Jakarta, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusai Republik Indonesia, kembali melakukan mutasi besar-besaran di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Hal tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Nomor : SEK-33.KP.03.03 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

SK Mutasi 723 Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Upacara Hari Bhakti Pemasyarakatan / foto : tempo
Sebanyak 723 orang akan menduduki jabatan baru ditingkat Kantor Wilayah ataupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lapas/Rutan, yaitu sebagai Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala UPT, maupun Kepala Seksi dan Sub Seksi, berikut adalah rincianmnya :
Eselon IIIa = 85 Pejabat
Eselon IIIb =  72 Pejabat
Eselon IVa = 273 Pejabat
Eselon IVb = 189 Pejabat
Eselon V = 104 Pejabat

Untuk selengkapnya, silahkan download Surat Keputusan Nomor : SEK-33.KP.03.03 Tahun 2016, Tanggal 14 Desember 2016 melalui link dibawah ini :

01 November 2016

SK Pengangkatan 116 Pejabat Baru Di LPKA

Divisipassulteng - Sebanyak 116 Pejabat di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, diangkat dalam Jabatan baru, untuk menempati posisi Eselon III dan IV di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) seluruh Indonesia.

Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat di LPKA ditandatangai oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Dan HAM, Bambang Rantam Sariwanto. Dalam SK bernomor SEK-23.KP.03.03 Tahun 2016 ditetapkan 116 Pejabat untuk menduduki jabatan di LPKA, diantaranya Kepala LPKA, Kepala Seksi, dan Kepala Subbag.

SK Pengangkatan 116 Pejabat Baru Di LPKA

Jabatan di LPKA merupakan jabatan baru, karena LPKA adalah unit pelaksana teknis (UPT) pemasyarakatan yang baru dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, terkait pembinaan narapidana/tahanan yang masuk dalam klasifikasi anak.

Donwload Surat Keputusan Nomor SEK-23.KP.03.03 Tahun 2016, melalui link dibawah ini :

http://www.kemenkumham.go.id/attachments/article/983/KepmenkumhamNomorSEK23KP0303Tahun2016.pdf

29 September 2016

Menkumham Mutasikan 120 Pejabat Tinggi Pratama

Divisipassulteng - Jakarta, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasonna H Laoly, hari ini melantik 120 (seratus dua puluh) Pejabat Tinggi Pratama di Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi (ex Sentra Mulia) Jakarta, kamis (29/09). Pelantikan Pejabat Tinggi Pratama tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia nomor : M.HH-86.KP.03.03 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dari Dan Dalam Jabatan Tinggi Pratama.

Menkumham

Mutasi di tubuh kementerian Hukum dan HAM sebagai upaya percepatan kinerja organisasi serta dalam rangka mengisi kekosongan jabatan di beberapa Kantor Wilayah karena pejabat lama memasuki masa pensiun. Pejabat yang dilantik terdiri dari 37 Pejabat Eselon IIa dan 83 Pejabat Eselon IIb, Diantaranya Jabatan Direktur, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I. Menkumham menyampaikan harapannya, bahwa dengan adanya rotasi tersebut dapat mempercepat kinerja di kementerian yang dipimpinnya, khususnya dalam mendukung terlaksananya program nawacita dan juga reformasi birokrasi.

Selengkapnya silahkan download Surat Keputusan Menkumham nomor M.HH-86.KP.03.03 Tahun 2016 melalui link dibawah ini.

24 February 2016

Menkumham Kembali Mutasikan Pejabat Tinggi Pratama

Jakarta, - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yassona H. Laoly kembali melakukan rotasi pejabat Eselon I dan eselon III di tingkat pusat dan Kantor Wilayah (Kanwil), Keputusan Menkumham memutasikan pejabat tinggi pratama di instansi penegak hukum tersebut tertuang dalam surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-85.KP.03.03 Tahun 2016 Tanggal 19 Februari 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangakatan Dari dan Dalam Jabatan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum Dan HAM.

Mutasi tersebut merupakan upaya peningkatan kinerja kemenkumham dan menempatkan SDM yang sesuai dengan bidang kompetensinya, dalam rangka mewujudkan program - program kementerian. Pejabat yang dimutasikan adalah mereka yang menduduki jabatan Tinggi Pratama ditingkat pusat dan tingkat kantor Wilayah, diantaranya Jabatan Direktur, Kepala Kantor Wilayah dan juga Kepala Divisi

Pelantikan pejabat Kemenkumham
Menkumham menyalami Ka. BPSDM yang baru, Dr. Mardjoeki, Bc.IP., M.Si
Untuk selengkapnya, silahkan download Surat Keputusan Menkumham Nomor M.HH-85.KP.03.03 Tahun 2016 melalui link dibawah ini

http://www.kemenkumham.go.id/v2/component/attachments/download/259

06 April 2015

SK Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Jabatan Administrasi Di Lingkungan Kemenkumham

Divisipassulteng, -  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kembali melakukan mutasi Jabatan Pejabat eselon III dan IV, melalui surat Keputusan Nomor M.HH-12.KP.03.03 TAHUN 2015 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Surat Keputusan tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Hukum dan HAM Dr. Bambang Rantam Sariwanto atas nama Menteri, yang ditetapkan pada tanggal 02 April 2015. Adanya mutasi tersebut adalah sebagai penyegaran dan mengisi sejumlah jabatan yang kosong pada sejumlah Satker di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

11 February 2015

Pengumuman CPNS Kemenkumham 2014, Tidak Ada Satupun Peserta Seleksi Lulus di Tiga Kantor Wilayah

Divisipassulteng - Jakarta, Panitia seleksi CPNS Tahun 2014 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, telah menetapkan daftar nama peserta Seleksi CPNS Kemenkumham Tahun 2014 yang dinyatakan LULUS. Penetapan tersebut tertulis dalam Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor : SEK.KP.02.01-37 Tanggal 09 Februari 2015.

Dalam pengumuman tersebut, terdapat 3 (tiga) Kantor Wilayah yang tidak ada satupun peserta seleksi CPNS yang dinyatakan lulus, dikarenakan tidak memenuhi Nilai Ambang Batas atau Passing Grade. ketiga Kanwil tersebut adalah Kanwil Sulawesi Tengah, Kanwil Sulawesi Barat dan Kanwil Papua.
















29 October 2013

Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-39.KP.03.03 Tahun 2013

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : M.HH-39.KP.03.03 Tahun 2013
Tentang
Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM R.I